Sekretariat JETP Usul Pemerintah Evaluasi Ulang Harga Batu Bara PLTU
Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi atau mengevaluasi ulang kebijakan domestic price obligation (DPO) batu bara untuk sektor ketenagalistrikan. Menurut Sekretariat JETP, harga khusus batu bara domestik saat ini sebesar US$ 70 per ton bisa menghambat proses transisi energi di sektor ketenagalistrikan.
Spesialis Pendanaan dan Kebijakan Sekretariat JETP Elrika Hamdi mengatakan, kebijakan DPO batu bara juga perlu dievaluasi kembali karena bermasalah, yakni menciptakan ilusi seolah-olah harga batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) murah dan stabil. Padahal, harga komoditas emas hitam tersebut bergerak secara tidak pasti sehingga harga cukup tinggi.
“Jadi, ini yang perlu dievaluasi kembali yaitu bagian kebijakan DPO, karena kami anggap menjadikan beberapa risiko. Pertama, mengahambat proses dekarbonisasi di Indonesia karena PLTU dianggap murah,” ujar Elrika dalam acara Dialog Masyarakat Sipil JETP, Selasa (14/11).
Tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa kebijakan kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara sampai saat ini tidak berjalan dengan benar dan tidak efektif. Pasalnya, pemerintah belum optimal dalam memberikan sanksi terhadap produsen batu bara yang tidak memenuhi kebijakan DMO.
“Sebenarnya kebijakan DMO itu ada, tapi implementasinya belum cukup kuat. Jadi itu yang membuat banyak produsen batu bara Indonesia tidak kena penalti, seperti produsen kecil,” kata dia.
Untuk diketahui, DMO merupakan peraturan tentang kewajiban badan usaha di hasil tambang untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri.
